Gandi putra Mahasiswa fakultas syariah UIN imam bonjol padang
Gandi putra Mahasiswa fakultas syariah UIN imam bonjol padang

Meneror Kebebasan Berpendapat, Menodai Demokrasi

Gandi putra

Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang

Maju mundurnya suatu pemikiran dalam frame ketata negaraan sebuah bangsa bisa dilihat dari kebebasan berpikir, berpendapat, mengkritik yang sama sekali tidak dihalangi apalagi dikecam dengan ketakutan yang selalu menghantui.

Kebebasan berpendapat menjadi salah satu icon penting dalam agenda reformasi demokrasi yang digulirkan di tahun 1998 oleh para demonstran dari kalangan mahasiswa kala itu. Menentang otoriter kekuasaan soeharto yang mengancam dan menelanjangi kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, demokrasi hanya dijadikan kambing hitam belaka, proseduralnya berbentuk demokrasi tapi substansi kebijakan yang dikeluarkan berbanding terbalik dengan demokrasi itu sendiri, yang dengan nya menjadikan mahasiswa geram dan getol untuk menggulingkan kekuasan otoriter presiden soeharto sehingga soeharto meminta mundur dari kursi singgah sana yang sudah lama didudukinya. Jatuhnya rezim soeharto tahun 98 membuka kran reformasi yang ditandai dengan konsep open ideology, yang salah satu komponen utamanya adalah “kebebasan berpendapat dan berkumpul bagi seluruh warga negara”

Baca Juga : Dahsyatnya Kekuatan Cuci Tangan dalam Penanggulangan Covid-19

Setiap warga negara diberi ruang untuk mengeluarkan pendapat dimuka umum secara bebas tanpa ada paksaan, tekanan, hambatan dalam menuakan ide dan gagasan dengan bentuk lisan ataupun tulisan. Bebas disini bukan berarti bebas tanpa adanya batasan yang jelas, berpendapt dilakukan tentu boleh-boleh saja selagi kebebasan bependapt itu tidak dimanifestasikan dalam bentuk tindakan yang merugikan salah satu pihak ataupun negara. Seperti yang dimafhumkan bersama kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum telah memiki legitimasi keabsahan resmi yang dijamin secara konstitusional didalam UUD 1945 untuk memberikan perlindungan (to protect), penghormatan (to respect), pemenuhan (to fullfil) terhadap kemerdekaan mengeluarkan pendapat. Secara eksplisit di tegaskan dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 (amandemen ke-4) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Dan juga yang menjadi dasar pijakan dalam kebebasan mengeluarkan pendapat tertuang di dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) berikut: “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nuraninya, secara lisan dan tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.

Kedua pasal ini secara prinsip meneguhkan pendirian bahwa berpendapat bukanlah sesuatu yang dilarang oleh negara melainkan bersifat sah untuk dikemukakan, UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan jaminan dan payung hukum kepada siapa saja “warga negara” boleh dan berhak mengeluarkan pendapat secara merdeka tanpa ada tekanan dan intimidasi. Mengemukakan pendapat telah menjadi bagian  integral dari penegakan hak asasi manusia yang  tidak dapat dikurangi apa lagi dihilangkan dalam keadaan apapun (kecuali ada batasan didalam UU yang khusus),  pihak internasional juga mewanti-wanti akan adangan kesimpang-siuran terkait kebebasan berpendapat, oleh karena nya negara yang terlibat dalam perjanjian intensional penegakan dan perlindungan hak asasi manusia juga memberikan ruang komponen penting dalam hal mengeluarkan pendapat mempunyai kebebasan yang dijamin oleh dunia internasional. Kebebasan berpendapat diatur lebih lanjut  dalam Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) pada pasal 9 yang berbunyi “Setiap Orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas”. Disini kita mampu menyimpulkan dengan bijak bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat tidak hanya diakomodir secara nasional, akan tetapi jauh sebelum adanya aturan yang berkaitan dengan HAM di Indonesia, pihak dunia Internasional telah membuat sebuah perjanjian mulia untuk menegakan dan melindungi hak asasi seseorang yang dikenal dengan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, negara-negara yang tergabung dalam perjanjian itu lalu meratifikasi dalam hukum nasional sehingga Hak Asasi Manusia dikerucutkan menjadi Hak Asasi Warga Negara negara yang mesti dilindungi dan dijamin eksistensinya oleh konstitusi (the protection citizen of human right).

 

Ambiguitas eksistensi free of speech

Indonensia merupakah salah satu negara yang mempersandingkan hukum dan demokrasi sebagai kompas dalam membentuk dan menumbuh kembangkan negara yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Harapan disini tentu mendapatkan kepastian, kemamfaatan, dan keadilan hukum. Ide nomokrasi merupakan cikal bakal terbentuknya negara yang berkeadilan karena segala tindak tanduk pemerintah dan warga negara harus berdasarkan atas hukum, jika sewaktu-waktu ada yang mencoba menyimpang dari regulasi yang ditentukan maka konsekuensinya adalah pemberian hukuman yang setimpal tanpa pengecualian. Adapun ide demokrasi ditujukan pada keikut sertaan rakyat didalam pengambilan keputusan dan kebijakan oleh pemeritah di pusat maupun daerah. Hal ini ditandai dengan adanya perwakilan rakyat di pusat dan daerah sebagai manifestasi demokrasi repsentative dalam sistem demokrasi yang kita anut. Ada banyak hal kiranya yang menjadi karakteristik dari negara demokrasi, satu diantaranya yang hendak kita kemukakan adalah terkait isu Hak Asasi Manusia dan lebih kongkret lagi kajiannya adalah soal kebebasan berpendapat (free of speech). Kebebasan berpendapat baru-baru ini menjadi kajian dan isu faktual yang paling disorot ditengah pandemi melanda dari berbagai banyak kalangan, pasalnya kebebasan telah kehilangan makna dan keberadaan di negara yang katanya demokratis. Hal ini  bermula dari inisiatif dan keinginan Constitusional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (FH UGM) yang berencana menggelar diskusi pada tanggal 29 mei 2020 lewat webinar online dengan mengusung tema ‘Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari sistem Ketatanegaraan’. Sejak poster kegiatan tersebut terpampang di sosial media, teror dan ancaman bertubi-tubi berdatangan kepada nama yang tercantum di dalam poster kegiatan, seperti panitia, moderator, dan nara hubung. Teror itu tidak hanya datang kepada panitia pelaksana, melainkan juga berimbas pada nara sumber (pembicara) dari diskusi tersebut. Demi alasan keamanan dan kemaslahatan maka segenap panitia penyelenggra menggulung niat baik nya dengan membatalkan acara diskusi tersebut. Dari kejadian tersebut semakin memperlihatkan persoalan kebebasan berekspresi masih menjadi barang mahal untuk dikeluarkan. Kejadian ini menuai simpatisan dari berbagai kalangan akademisi, LSM, Pemerintah, dan Asosiasi yang ada di Indonesia. Salah satu kritikan dan kecaman datang dari Asosiasi Doktor Ilmu Hukum Indonesia (ADHI) Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan sikap yang begitu bengis terhadap kebebasan yang berujung teror pembunuhan.

Mengecam keras tindakan intimidasi dan teror dalam bentuk apapun terhadap setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, dan juga kepada para akademisi yang ingin melaksanakan haknya berupa kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.

Baca Juga : Ramadan: Tempat Jiwa Kembali Pulang

Mengajak kepada semua pihak untuk senantiasa menghormati dan melindungi hak asasi manusia, termasuk dalam hal berekspresi dan menyatakan pendapat.

Meminta kepada penyelenggara negara agar dapat menjamin dan memberikan pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara dengan situasi aman, damai, dan kondusif.

Mendesak kepada aparat penegak hukum, termasuk dalam hal ini Kapolda DIY untuk mengusut tuntas dan menindak tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan. (ADHInews.com/8 juni 2020)

Demokrasi yang dikhianati

Menilik lebih jauh peristiwa diatas, menambah daftar pertanyaan besar akan paradoks kebebasan berpendapat di era reformasi.  Kebebasan berpendapat yang berujung pada teror semakin memperlihatkan demokrasi yang kian di telanjangi dari sistem norma yang berlaku.  Jika hal ini dibiarkan berlanjut tanpa ada pengawasan dari negara untuk melindungi kebebasan berpendapat di tengah publik terkhusus di lingkungan akademik kampus, maka akan memungkinkan kejadian serupa akan dan terus terjadi yang pada akhirnya semakin menyudutkan demokrasi dari esensi yang sebenarnya. Pihak pemerintah dalam hal ini institusi kepolisian semestinya mengusut tuntas dalang dalam pengancaman diskusi yang diselenggarakan di lingkungan kampus UGM tersebut karena menurut klarifikasi yang disampaikan oleh salah seorang pengjar di fakultas hukum UGM Dr. Zainal Arifin mochtar melalui Channel youtube ‘UBER’ (Ulas Berita) yang dipandu oleh Refly Harun yang juga Alumni dan Pengajar UGM menjelaskan bahwa orang yang melakukan teror terhadap panitia penyelenggara dan nara sumber itu mengaku berasal dari ormas tertentu dan pihak  Kepolisian. Lebih lanjut dikatakan oleh Dr. Zainal harusnya pihak kepolisian menangkap para pelaku yang mencoba memancing di air keruh dalam pengancaman teror kepada penyelenggara diskusi dan juga yang telah berani melabeli dirinya atas nama Institusi kepolisian, yang memakai pakaian polisi saja secara tidak resmi ditangkap (gadungan) tentu akan lebih parah lagi jika memakai nama Institusi polisi untuk perbuatan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

Kebebasan berpendapat yang terus di beri tekanan dan intimidasi akan semakin menggoyahkan dan mempertajam kepercayaan akan lunturnya demokrasi  dari sejarah peradaban Indonesia. Maju mundurnya suatu negara akan ditentukan sejauh mana kebebasan berpendapat mendapatkan tempat. Kita bersama berharap kepada seluruh jajaran pemerintahan dan warga negara, semoga kejadian ini tidak terulang untuk yang kedua kalinya dan pihak kepolisian di minta untuk menangkap para pelaku dengan pemberian hukuman yang seadil-adilnya. Kita juga tidak menginginkan demokrasi ditelanjangi dan dikhianati seperti yang diungkapkan oleh Oscar Wilde salah seorang pengarang ternama Irlandia yang memberikan kritikan terhadap demokrasi yang dipopulerkan oleh Abraham Lincoln dengan pelesetan ‘The bludgeoning of the people by the people and for the people’ yang berarti pemukulan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.