Anggota Satlantas Polres Jombang saat melakukan sosialisasi ke masyarakat yang memiliki kereta kelinci di Jombang. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)
Anggota Satlantas Polres Jombang saat melakukan sosialisasi ke masyarakat yang memiliki kereta kelinci di Jombang. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)

 Keberadaan kereta kelinci di Kabupaten Jombang kian menjamur. Maraknya kereta kelinci di kota santri yang beroperasi di jalan raya ini, mendapatkan respons dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Jombang.

Untuk mengantisipasi adanya kecelakaan di jalan yang ditimbulkan oleh kereta kelinci, jajaran Satlantas Polres Jombang memberikan imbauan kepada para pemilik kereta kelinci.

Sosialisasi yang dilakukan ini untuk menyampaikan larangan operasional kereta kelinci sesuai dengan UU RI no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

"Kita lakukan imbauan kepada bengkel yang merakitnya dan pemilik kereta kelinci. Bahwa di dalam pasal 227 tidak diperkenankan kereta kelinci beroperasi di jalan," kata Kasatlantas Polres Jombang AKP A Risky Fardian saat diwawancarai di kantornya, Jumat (7/2) sore.

Dijelaskan Risky, kereta kelinci ini bukan merupakan kendaraan umum. Apalagi untuk mengangkut orang, sangat tidak dibenarkan. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak mengoperasikan kereta kelinci.

Imbauan tersebut terus dilakukan oleh pihak Satlantas Polres Jombang. Sosialisasi sudah dilakukan di beberapa tempat di Jombang. Risky juga berencana untuk mengumpulkan seluruh pemilik kereta kelinci dan bengkel yang merakitnya untuk diberikan sosialisasi di Satlantas Polres Jombang.

"Kita kumpulkan untuk memberikan sosialisasi secara penuh. Ini sifatnya lebih kepada sharing. Jadi kalau mereka ingin bertanya kenapa ini dilarang, nanti akan kita sampaikan di situ," jelasnya.

Risky juga menyampaikan, bahwa tidak akan segan melakukan penindakan terhadap kereta kelinci yang beroperasi di jalanan ketika imbauan tersebut tidak diindahkan.

Untuk menindak kereta kelinci itu, disebut Risky, bisa menggunakan Pasal 227 UU RI no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Hukuman di pasal tersebut berupa denda sebesar Rp 24 juta dan kurungan penjara maksimal 1 tahun.

"Setelah kita imbau dan kita kumpulkan, apabila kita ketemukan di jalan ya kita lakukan penindakan. Di pasal 227 ini dendanya cukup besar, Rp 24 juta dan kurungan penjara paling lama 1 tahun," pungkasnya.(*)