Peserta replikasi dari wilayah Kecamatan Kromengan ke BUMDesa Toserba Pringgodani Sukoanyar, Pakis, yang wilayahnya bebas toko modern sampai saat ini (dd nana)
Peserta replikasi dari wilayah Kecamatan Kromengan ke BUMDesa Toserba Pringgodani Sukoanyar, Pakis, yang wilayahnya bebas toko modern sampai saat ini (dd nana)

Di tengah kepungan pasar modern, khususnya wilayah-wilayah perkotaan, pergulatan ekonomi dalam perbelanjaan masyarakat semakin runcing. 

Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki pasar modern kerap menjadikannya "musuh" bagi pasar tradisional sampai warung-warung di pelosok pedesaan. 

Kondisi itu pun telah jadi perbincangan panjang di berbagai media. Antara keberadaan pasar modern yang terlihat muskil ditampik sampai dengan perlindungan pasar modern dan berbagai warung yang dimiliki warga.

Terlepas dari pro dan kontra, beberapa wilayah perdesaan di Kabupaten Malang, memiliki komitmen kuat untuk lepas dari sekadar perdebatan antara pentingnya pasar modern dan pasar tradisional atau warung. 

Tapi, secara langsung menegaskan dengan komitmen kuatnya untuk bebas dari kepungan pasar modern yang menjamur di Kabupaten Malang.

"Wilayah kami sampai saat ini memang bersih dari pasar modern. Ini dalam rangka warung-warung warga bisa tetap hidup. Selain itu juga agar BUMDesa Toserba juga bisa berjalan baik dalam melayani kebutuhan masyarakat desa kami," ucap Kepala Desa (Kades) Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Usman, Selasa (14/1/2020) di acara Replikasi Inovasi Desa yang didatangi oleh tamu dari wilayah Kecamatan Kromengan.

Komitmen tak adanya pasar modern di Sukoanyar yang merupakan bagian dari wilayah perkotaan Kabupaten Malang, tentunya patut diapresiasi. 

Terutama dalam upayanya untuk memajukan perekonomian masyarakat melalui BUMDesa yang dimilikinya.

Sehingga lanjut Usman, dirinya pun tak bosan-bosan dalam berbagai kegiatan desa mengimbau warganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya ke BUMDesa Toserba Pringgodani yang lokasinya berada di areal kantor desa.

"Saya pribadi mengimbau terus masyarakat desa untuk ke arah sana. Sehingga perputaran perekonomian bisa dinikmati juga nantinya untuk masyarakat desa sendiri," ujarnya.

Tak hanya Desa Sukoanyar, di wilayah Pakis juga ada satu desa lainnya yang memiliki komitmen sama. Yakni di desa Banjarejo yang menjadi akses jalan tol Malang Selatan pada nantinya. 

Tentunya, komitmen bersih dari pasar modern dan mengandalkan keberadaan BUMDesa dan warung-warung warga, bukan perkara mudah.

Terutama bagi desa-desa di wilayah perkotaan yang telah terbiasa dengan kehadiran pasar modern. 

Banyak tantangan yang harus ditaklukkan oleh para pengurus BUMDesa khususnya untuk mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang beragam.

Salah satu tantangan adalah permodalan BUMDesa yang kerap menjadi persoalan utama.

Disaat permodalan masih bertumpu dari dana desa (DD) yang tentunya tak bernilai fantastik seperti modal pasar modern yang akan didirikan, kendala itu kerap menjadi momok menakutkan.

Hal ini pun terjadi di BUMDesa Pringgodani Sukoanyar, seperti yang disampaikan Sukoco direkturnya. Dirinya menyampaikan, persoalan BUMDesa yang bergerak di bidang toko serba ada (toserba) memang adalah modal belanja produk yang akan dijualnya ke masyarakat.

"Disaat kebijakan desa bersih pasar modern, dan kebutuhan masyarakat sehari-hari diarahkan ke BUMDesa, maka kita dituntut untuk menyiapkan berbagai produk lengkap seperti di toko modern. Ini memang butuh kerja keras, inovasi dan kreativitas kami sebagai pengurus pada akhirnya," ujar Sukoco.

Total modal  yang dibukukan oleh BUMDesa Toserba Pringgodani sebesar Rp 72.885.927 memang terbilang kecil untuk mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, layaknya toko modern.

Tapi, lanjut Sukoco, kebijakan pemerintah desa bersih pasar modern memang patut diapresiasi dengan tujuan memakmurkan masyarakat desa itu sendiri.

"Ini juga yang membuat kami terus terpacu untuk permodalan BUMDesa selain dari dana desa. Beberapa unit lain pun mulai kami gerakkan seperti Pringgodani Cling yang bergerak di bidang persampahan," urainya.

Kerja keras diikuti kreativitas melihat pasar yang bukan sekedar memposisikan masyarakat sebagai konsumen, cukup terbilang berhasil di Sukoanyar. 

Walau berkali-kali pula Usman maupun Sukoco menyampaikan, perputaran ekonomi belum bisa dikatakan maksimal. 

"Tapi dalam rentang satu tahun kita sudah mampu memberikan pendapatan asli desa (PAD). Ke depan tentunya kami berusaha dengan target yang lebih tinggi lagi," ujar Sukoco yang memiliki harapan BUMDesa-nya bisa juga bertengger di tingkat nasional pada nantinya.

Seperti diketahui, BUMDesa memang menjadi program nasional di bawah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). 

Dimana keberadaan BUMDesa diharapkan mampu menjadi unit usaha yang dimiliki pemerintah desa untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. 

Pasalnya, BUMDesa walaupun bergerak mencari laba atau keuntungan dalam aktivitasnya, tapi tak seluruhnya untuk kepentingan unit usaha itu sendiri.

Prosentase sisa hasil usaha (SHU) BUMDesa pun mengalir dan jadi PAD yang nantinya bisa dipergunakan untuk menambah belanja di empat bidang wajib pemerintah desa. Muaranya adalah masyarakat di desa itu sendiri.

Maka, Usman sebagai orang nomor satu di Sukoanyar pun, mengambil sikap tegas terkait pendirian pasar modern di wilayahnya. 

Terutama saar dirinya bersama masyarakat mendirikan BUMDesa Toserba Pringgodani.